Rekanan Kontraktor Keluhkan Wartawan Borong 2 Profesi Sekaligus
>>Banyak Rekanan Resah.
BAGANSIAPIAPI,(RIAU)-Para rekanan kontraktor sebagai direktur perusahaan mengeluh dan merasa resah atas banyak para kulitinta menjadi seorang kontraktor bahkan memborong 2 pekerjaan tersebut sekaligus. Mereka merasa kecewa karena dirinya sebagai seorang direktur perusahaan dan seorang warga negara kesatuan RI mempunyai kewajiban untuk membayar pajak perusahaan tersebut dan ijin badan usahanya kepada pemerintah daerah sementara mereka tersebut hanya meminjam perusahaan. Bahkan perusahaan yang berdomisili di luar daerah rohil. Demikian dikatakan Feri Prawira,SH salah seorang yang mengaku sebagai kontraktor kepada RIAU PESISIR, senin (19/10) kemaren.
"Sebaiknya kita bertukar profesi saja. Semestinya saya yang biasanya mencari nafkah di bidang kontraktor sekarang sudah diserobot wartawan yang rakus akan kekayaan serta monopoli segala bentuk pekerjaan dari sebagai kepala biro wartawan hingga menjadi kontraktor pula,"keluhnya.
Masih menurut Feri, Ia mengeluhkan perubahan profesi yang secara nyata tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya biasanya sebagai kontraktor hanya kelas ekonomis.
"Habis kontrak, ya habislah keuntungan. Sementara pekerjaan kami habis dirampok oleh jurnalis yang bertugas di Rohil,"katanya.
"Apakah kami juga akan berubah profesi menjadi wartawan agar mudah mendapatkan proyek pelelangan yang dilakukan oleh Pemdakab Rohil ?,"tandasnya .
Ia juga menambahkan sangat meragukan kinerja wartawan menjadi kontraktor tersebut melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang tenaga teknis. Kekwatiran tersebut disebabkan kurang pengalamannya wartawan itu sehingga bisa menyebabkan amburadul pekerjaan tersebut.
"Kita harus membedakan pekerjaan seorang wartawan dan kontraktor. Lagi pula wartawan ya kerja saja sebagai wartawan dan kontraktor sebagai kontraktor,"tandasnya kemudian. (Gun).
Senin, 26 Oktober 2009
Konsultan Liar Harus Ditertibkan
Konsultan Liar Harus Ditertibkan
BAGANSIAPIAPI,(RIAU)-Semakin banyak dan merambaknya konsultan tak jelas nama perusahaannya yang berkantor di wilayah kabupaten Rokan Hilir (Rohil) bisa sangat merugikan pemdakab Rohil dan rekanan karena mereka tersebut tidak membayar pajak penghasilan untuk itu perlu ditertibkan dengan segera. Demikian dikatakan oleh ketua LSM DPD Ampun (Aliansi Masyarakat Penyelamat Uang Negara) Kabupaten Rohil, Sutrisno kepada RIAU PESISIR, Minggu (18/10) kemaren.
"Banyak Konsultan dan ansuransi penawaran yang tidak jelas keberadaan kantor dan nama penanggung jawab perusahaan di Rohil namun mereka melakukan aktifitas kerja di wilayah Kabupaten Rohil sehingga hal tersebut lepas dari pajak penghasilan. Hal tersebut merupakan pekerjaan liar yang perlu ditertibkan oleh pihak yang terkait karena pajak penghasilan perusahaan tersebut merupakan sumber PAD yang bermanfaat bagi pemdakab Rohil,"ujarnya.
Ia menegaskan jikalau saja ditertibkan dengan baik maka jumlah konsultan dan ansuransi penawaran dalam pelelangan di pemerintahan daerah Rohil dapat terdata dan dijamin keabsahan beroperasinya dikabupaten Rohil ini.
"Jika perlu konsultan dan asuransi yang tidak ada ijin berkantornya tidak dibenarkan melakukan kegiatan di Rohil,"tegasnya.
Ditambahkannya, bahwa mereka tersebut kebanyakan pendatang dari daerah lain oleh sebab itu dengan mendata para konsultan tersebut maka dapat diketahui kegiatannya di daerah Rohil.
"Apalagi sekarang ini perlu diperketat terhadap masyarakat luar yang mempunyai kegiatan di Rohil. Kegiatan mereka tersebut harus kita ketahui dengan jelas. Kalau sebagai petugas asuransi dan konsultan penawaran harus jelas surat bertugas dan ijin berkantornya di wilayah Kabupaten Rohil,"tandasnya. (Gun)
BAGANSIAPIAPI,(RIAU)-Semakin banyak dan merambaknya konsultan tak jelas nama perusahaannya yang berkantor di wilayah kabupaten Rokan Hilir (Rohil) bisa sangat merugikan pemdakab Rohil dan rekanan karena mereka tersebut tidak membayar pajak penghasilan untuk itu perlu ditertibkan dengan segera. Demikian dikatakan oleh ketua LSM DPD Ampun (Aliansi Masyarakat Penyelamat Uang Negara) Kabupaten Rohil, Sutrisno kepada RIAU PESISIR, Minggu (18/10) kemaren.
"Banyak Konsultan dan ansuransi penawaran yang tidak jelas keberadaan kantor dan nama penanggung jawab perusahaan di Rohil namun mereka melakukan aktifitas kerja di wilayah Kabupaten Rohil sehingga hal tersebut lepas dari pajak penghasilan. Hal tersebut merupakan pekerjaan liar yang perlu ditertibkan oleh pihak yang terkait karena pajak penghasilan perusahaan tersebut merupakan sumber PAD yang bermanfaat bagi pemdakab Rohil,"ujarnya.
Ia menegaskan jikalau saja ditertibkan dengan baik maka jumlah konsultan dan ansuransi penawaran dalam pelelangan di pemerintahan daerah Rohil dapat terdata dan dijamin keabsahan beroperasinya dikabupaten Rohil ini.
"Jika perlu konsultan dan asuransi yang tidak ada ijin berkantornya tidak dibenarkan melakukan kegiatan di Rohil,"tegasnya.
Ditambahkannya, bahwa mereka tersebut kebanyakan pendatang dari daerah lain oleh sebab itu dengan mendata para konsultan tersebut maka dapat diketahui kegiatannya di daerah Rohil.
"Apalagi sekarang ini perlu diperketat terhadap masyarakat luar yang mempunyai kegiatan di Rohil. Kegiatan mereka tersebut harus kita ketahui dengan jelas. Kalau sebagai petugas asuransi dan konsultan penawaran harus jelas surat bertugas dan ijin berkantornya di wilayah Kabupaten Rohil,"tandasnya. (Gun)
Gedung DPRD Rohil Didatangi Pendemo
Gedung DPRD Rohil Didatangi Pendemo
BAGANSIAPIAPI,(RIAU)-Sebanyak ratusan orang mendatangi gedung wakil rakyat Rohil yang baru beberapa waktu ditempati oleh anggota Dewan periode 2009-2014 yang baru pulang dari pembekalan. mereka tersebut meminta anggota dewan ikut menyelesaikan hak tanah mereka yang dirampas oleh Timbang Sianipar didaerah Simpang kanan dan Bagan Sinembah. Mereka dalam orasinya menuntut tiga hal, yakni tangkap dan adili Timbang Sianipar, kembalikan tanah kebun kelapa sawit milik masyarakat petani dan dudukkan status hak masyarakat petani. Demo tersebut berlangsung tertib dan aman yang juga dijaga oleh puluhan petugas Satpo PP rohil serta aparat kepolisian.
"Alat berat tersebut adalah alat berat Timbang sianipar yang telah diamankan oleh Pemdakab rohil dan DPRD terhadap penjarahan lahan masyarakat tersebut,"ujarnya Darkam Prianto dalam menyampaikan orasinya digedung mantan "Marina Sea Food" jalan Merdeka bagansiapiapi tersebut sambil menunjuk alat berat yang diparkir di halaman wakil rakyat itu, Senin (26/10)..
Ia mengatakan bahwa penjarahan tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 1985 lalu dan dikatakannya hal tersebut telah juga dilaporkan juga ke Kapolres Rohil, Kapolda, Kapolri bahkan kepresiden namun sampai saat ini belum juga ditindak lanjuti.
"Caranya merampas kebun kita yang telah tinggal panen dengan mendatangklan preman luar daerah. Sampai kini kita telah laporkan terhadap tindakan tersebut,"ujarnya.
"Mudah-mudahan kapolres dan kapolda yang baru dengan hati nuraninya dapat menindak lanjuti terhadap rampasan hak petani ini,"katanya Darkam Prianto ketua dusun Ampaian Rotan, kepenghuluan Bagansinembah kecamatan bagan sinembah dalam orasinya.
Kepala dusun ampaian rotan ini juga mengatakan telah melaporkan hal tersebut kepada Bupati rohil yang dikatakannya bupati merespon terhadap laporan tersebut.
"Kita dukung terhadap respon Bupati rohil terhadap laporan kita,"katanya.
Sementara itu Khaidir sekretaris Forum Komunikasi Petani Bagan Sinembah (FKPBS) Rohil didampingi ketuanya H.Amarullah mengatakan bahwa hari ini adalah aksi demo damai agar menggugah hati para anggota dewan terhadap perampasan tanah petani yang dilakukan oleh Timbang Sianipar.
Ditambahkannya bahwa Timbang Sianipar pernah menang kasus tanah 624 hektar dengan Santoso di pengadilan Dumai namun sampai saat ini dengan dasar tersebut tanah rakyatpun dirampas hingga 1200 hektar dengan dibekengi oleh preman.
"Kita berusaha agar Timbang Sianipar dapat diusir dari daerah Rohil karena telah merampas hak masyarakat yang tinggal panen hasilnya. Kenapa saat ini tidak ditindak lanjuti pengaduan masyarakat Rohil namun pengaduan Timbang Sianipar ditindak lanjuti,'katanya.
Akhirnya pendemo tersebut diterima oleh anggota dewan yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Rohil sementara Jamilludin dengan mengajak diskusi para pendemo yang diwakili oleh 10 orang untuk duduk semeja di gedung dewan untuk menyelesaikan masalah dan menyampaikan unek-uneknya tersebut. kesepuluh orang tersebut adalah Samad, Inai, Rahmad lubis, Sukiman, Elizar, regar, darsono, iwan Ritonga dan mamak Ilham.
Kemudian itu ketua Umum LSM FORKOM AKPP (Forum Komunikasi Anti korupsi dan Peduli Pembangunan) kabupaten Rohil yang juga berada ditempat mengatakan bahwa segala laporan yang diberikan dan diadukan oleh setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama dimata hukum dan tidak boleh membeda-bedakannya oleh sebab itu jika para masyarakat petani tersebut telah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib maka secepatnya juga harus ditindak lanjuti.
"NKRI adalah negara hukum oleh sebab itu setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum sehingga setiap laporan yang dilaporkan harus ditindak lanjuti tanpa membeda-bedakan siapapun juga,"tandasnya Jhonnatan debat nafie.(Gun)
BAGANSIAPIAPI,(RIAU)-Sebanyak ratusan orang mendatangi gedung wakil rakyat Rohil yang baru beberapa waktu ditempati oleh anggota Dewan periode 2009-2014 yang baru pulang dari pembekalan. mereka tersebut meminta anggota dewan ikut menyelesaikan hak tanah mereka yang dirampas oleh Timbang Sianipar didaerah Simpang kanan dan Bagan Sinembah. Mereka dalam orasinya menuntut tiga hal, yakni tangkap dan adili Timbang Sianipar, kembalikan tanah kebun kelapa sawit milik masyarakat petani dan dudukkan status hak masyarakat petani. Demo tersebut berlangsung tertib dan aman yang juga dijaga oleh puluhan petugas Satpo PP rohil serta aparat kepolisian.
"Alat berat tersebut adalah alat berat Timbang sianipar yang telah diamankan oleh Pemdakab rohil dan DPRD terhadap penjarahan lahan masyarakat tersebut,"ujarnya Darkam Prianto dalam menyampaikan orasinya digedung mantan "Marina Sea Food" jalan Merdeka bagansiapiapi tersebut sambil menunjuk alat berat yang diparkir di halaman wakil rakyat itu, Senin (26/10)..
Ia mengatakan bahwa penjarahan tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 1985 lalu dan dikatakannya hal tersebut telah juga dilaporkan juga ke Kapolres Rohil, Kapolda, Kapolri bahkan kepresiden namun sampai saat ini belum juga ditindak lanjuti.
"Caranya merampas kebun kita yang telah tinggal panen dengan mendatangklan preman luar daerah. Sampai kini kita telah laporkan terhadap tindakan tersebut,"ujarnya.
"Mudah-mudahan kapolres dan kapolda yang baru dengan hati nuraninya dapat menindak lanjuti terhadap rampasan hak petani ini,"katanya Darkam Prianto ketua dusun Ampaian Rotan, kepenghuluan Bagansinembah kecamatan bagan sinembah dalam orasinya.
Kepala dusun ampaian rotan ini juga mengatakan telah melaporkan hal tersebut kepada Bupati rohil yang dikatakannya bupati merespon terhadap laporan tersebut.
"Kita dukung terhadap respon Bupati rohil terhadap laporan kita,"katanya.
Sementara itu Khaidir sekretaris Forum Komunikasi Petani Bagan Sinembah (FKPBS) Rohil didampingi ketuanya H.Amarullah mengatakan bahwa hari ini adalah aksi demo damai agar menggugah hati para anggota dewan terhadap perampasan tanah petani yang dilakukan oleh Timbang Sianipar.
Ditambahkannya bahwa Timbang Sianipar pernah menang kasus tanah 624 hektar dengan Santoso di pengadilan Dumai namun sampai saat ini dengan dasar tersebut tanah rakyatpun dirampas hingga 1200 hektar dengan dibekengi oleh preman.
"Kita berusaha agar Timbang Sianipar dapat diusir dari daerah Rohil karena telah merampas hak masyarakat yang tinggal panen hasilnya. Kenapa saat ini tidak ditindak lanjuti pengaduan masyarakat Rohil namun pengaduan Timbang Sianipar ditindak lanjuti,'katanya.
Akhirnya pendemo tersebut diterima oleh anggota dewan yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Rohil sementara Jamilludin dengan mengajak diskusi para pendemo yang diwakili oleh 10 orang untuk duduk semeja di gedung dewan untuk menyelesaikan masalah dan menyampaikan unek-uneknya tersebut. kesepuluh orang tersebut adalah Samad, Inai, Rahmad lubis, Sukiman, Elizar, regar, darsono, iwan Ritonga dan mamak Ilham.
Kemudian itu ketua Umum LSM FORKOM AKPP (Forum Komunikasi Anti korupsi dan Peduli Pembangunan) kabupaten Rohil yang juga berada ditempat mengatakan bahwa segala laporan yang diberikan dan diadukan oleh setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama dimata hukum dan tidak boleh membeda-bedakannya oleh sebab itu jika para masyarakat petani tersebut telah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib maka secepatnya juga harus ditindak lanjuti.
"NKRI adalah negara hukum oleh sebab itu setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum sehingga setiap laporan yang dilaporkan harus ditindak lanjuti tanpa membeda-bedakan siapapun juga,"tandasnya Jhonnatan debat nafie.(Gun)
Diklat Kepemimpinan di Lingkungan Pemdakab Rohil di Gelar
Diklat Kepemimpinan di Lingkungan Pemdakab Rohil di Gelar
KOPI BAGANSIAPIAPI- Sebanyak tujuh puluh lima orang mengikuti diklat selama 45 hari dari tanggal 26 oktober yang diselenggarakan oleh Pemdakab Rohil. Pembukaan acara diklat kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV dilingkungan Pemdakab Rohil tersebut oleh Sekdakab Rohil, Ir.H.Asmirin Usman yang dilaksanakan di gedung serbaguna jalan Utama bagansiapiapi, Senin (26/10) kemaren.
Dalam pembukaan tersebut Asmirin Usman dinobatkan untuk memasangkan tanda peserta kepada lima orang peserta diklat secara simbolis yang menandakan bahwa diklat dibuka.
"Bapak bupati ada rapat ke Jakarta untuk itu saya diberikan tugas untuk mewakili beliau membuka acara ini,"ujarnya Sekdakab Rohil dalam sambutannya.
Ia mengatakan program kepemimpinan ini perlu dilaksanakan untuk menambah wawasan dan jiwa kepemimpinan meskinpun mungkin telah ada dan pernah sebagai pemimpin seperti mantan camat dan mantan kasatpol. Ia mengatakan juga bahwa diklat ini sudah angkatan ke-10 dilaksanakan di daerah Rohil.
"Diklat ini berguna untuk meningkatkan intelektual kepemimpinan agar lebih meningkat lagi dari sebelumnya,"ujarnya.
Ditambahkannya bahwa untuk mengembangkan SDM bukan hanya memenuhi syarat sebagai jabatan saja namun juga harus diiringi kepemimpinan kita terhadap masa depan. Ia mengatakan dalam diklat ini semuanya sama tanpa membeda-bedakan atribut eselon dan jabatan yang diemban selama ini.
"Dalam diklat ini segala atribut eselon dan sebagainya tidak dipergunakan yang dengan demikian dalam pelaksanaan diklat ini semuanya mendapat perlakuan sama,"tuturnya. (HRi/Gun)
KOPI BAGANSIAPIAPI- Sebanyak tujuh puluh lima orang mengikuti diklat selama 45 hari dari tanggal 26 oktober yang diselenggarakan oleh Pemdakab Rohil. Pembukaan acara diklat kepemimpinan tingkat III dan tingkat IV dilingkungan Pemdakab Rohil tersebut oleh Sekdakab Rohil, Ir.H.Asmirin Usman yang dilaksanakan di gedung serbaguna jalan Utama bagansiapiapi, Senin (26/10) kemaren.
Dalam pembukaan tersebut Asmirin Usman dinobatkan untuk memasangkan tanda peserta kepada lima orang peserta diklat secara simbolis yang menandakan bahwa diklat dibuka.
"Bapak bupati ada rapat ke Jakarta untuk itu saya diberikan tugas untuk mewakili beliau membuka acara ini,"ujarnya Sekdakab Rohil dalam sambutannya.
Ia mengatakan program kepemimpinan ini perlu dilaksanakan untuk menambah wawasan dan jiwa kepemimpinan meskinpun mungkin telah ada dan pernah sebagai pemimpin seperti mantan camat dan mantan kasatpol. Ia mengatakan juga bahwa diklat ini sudah angkatan ke-10 dilaksanakan di daerah Rohil.
"Diklat ini berguna untuk meningkatkan intelektual kepemimpinan agar lebih meningkat lagi dari sebelumnya,"ujarnya.
Ditambahkannya bahwa untuk mengembangkan SDM bukan hanya memenuhi syarat sebagai jabatan saja namun juga harus diiringi kepemimpinan kita terhadap masa depan. Ia mengatakan dalam diklat ini semuanya sama tanpa membeda-bedakan atribut eselon dan jabatan yang diemban selama ini.
"Dalam diklat ini segala atribut eselon dan sebagainya tidak dipergunakan yang dengan demikian dalam pelaksanaan diklat ini semuanya mendapat perlakuan sama,"tuturnya. (HRi/Gun)
Jumat, 16 Oktober 2009
Sabtu, 10 Oktober 2009
osko Bantuan Gempa Ditutup Tanpa Koordinasi TAGANA Rohil Kecewa pada Kadis Sosial 9 Oktober 2009 - 18.03 WIB
Posko Bantuan Gempa Ditutup Tanpa Koordinasi
TAGANA Rohil Kecewa pada Kadis Sosial
9 Oktober 2009 - 18.03 WIB
Penutupan posko itu tanpa alasan yang jelas karena menurut Koordinator Tagana bahwa berdasarkan surat edaran Bupati Rohil nomor 460/Dinsos/2009/263 tanggal 1 Oktober 2009 menyatakan bahwa posko tersebut dibuka sampai tanggal tidak ditentukan.
BAGANSIAPIAPI (RHI)-Koordinator Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Rohil, Alanto merasa kecewa atas tindakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir, H SyafriSH yang tanpa koordinasi dengan tim Tagana menutup posko Peduli Sumbar tersebut. Penutupan posko itu tanpa alasan yang jelas karena menurut Koordinator Tagana bahwa berdasarkan surat edaran Bupati Rohil nomor 460/Dinsos/2009/263 tanggal 1 Oktober 2009 menyatakan bahwa posko tersebut dibuka sampai tanggal tidak ditentukan.
"Seharusnya Kadis sosial mendukung dan lebih giat lagi menggalang bantuan sosial tersebut agar dapat diserahkan kepada para musibah yang terkena bencana alam di Sumbar itu," katanya Alanto, Juma't (9/10).
Kata Alanto, sebenarnya masih banyak masyarakat Rohil yang merasa peduli terhadap musibah yang melanda masyarakat Sumbar itu. Karena sudah ditutup, mereka tak bisa menyalurkan bantuan. "Ini kok malah ditutup, sementara masyarakat Bagansiapiapi sangat antusias untuk memberikan bantuan gempa sebagai wujud kepedulian terhadap sesama bangsa Indonesia," ujarnya Alan.
Menurut Alanto, dalam tiga hari penggalangan dana terkumpulnya Rp 1.053.000 dan pakaian layak pakai sebanyak tiga kardus yang telah diserahkan kepada Kabid Bansos H Hermanto SH. (gun)
Langganan:
Postingan (Atom)