BMR-TERKESAN PEMBOROSAN ANGGARAN KANTOR DPRD UJANG TANJUNG

TERKESAN PEMBOROSAN ANGGARAN KANTOR DPRD UJANG TANJUNG TIDAK PERNAH DIHUNI SELAMA 6 TAHUN LEBIH

Bagan Siapi-api/Rohil,HR

Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sudah mengabaikan fenomena demokrasi yang ditandai dengan menguatanya kontrol masyarakat terhadap Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme(KKN)

Menurut Wakil Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia(AWI) Tomas Petrus, yang sedang berada di Jakarta saat di temui wartawan HR(TR),adanya 2 gedung DPRD Pemkab.Rohil tersebut ini semakin menunjukkan kalau Anggota Dewan tidak memiliki “Sense Of Crisis”,terhadap problem sosial yang terjadi diwilayah Kabupaten Rokan Hilir.Seperti diketahui bahwa persoalan kemiskian,masalah penyediaan lapangan kerja,kebutuhan gizi anak-anak hingga penyediaan air bersih menjadi persoalan yang sangat mendasar untuk rakyat.Hal-hal tersebut yang seharusnya menjadi prioritas sebagai respons cepat.Tapi dalam realitasnya tidak menjadi proporsi yang utama dalam APBD. Belakang ini DPRD yang terhormat memang terlihat semakin tidak peka dengan persoalan bangsa dan rakyat.

Kata Petrus(sapaan akrabnya)lagi,pemborasan Anggaran Gedung tersebut sangat bertentangan dengan Surat Edaran(SE)Menteri Dalam Negeri nomor 903 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD).Dalam SE tersebut ditegaskan bahwa penyusunan APBD harus berprinsip pada pemenuhan tingkat kesejahteraan Rakyat.Sehingga untuk seperti pembeliaan gedung lagi tidak dibenarkan.Dikarena telah menyalahi rasa keadilan dan semangat efisiensi penggunaan anggaran pembangunan.

Disamping itu,juga menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan tugas dan wewenang DPRD Pemkab.Rokan Hilir yang tidak melakukan pengawasan terhadap APBD,kebijakan pemerintahan daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaran pemerintahan daerah berdasarkan Azas Akuntabilitas.

Hal tersebut,tidak lepas dari kuatnya dominasi kepentingan dalam politik penganggaran.Selain itu,tidak ada niat baik untuk mendistribusikan anggaran secara merata dan adil untuk kesejahteraan rakyat,sambil tersenyum mengakhiri pembicaraan dengan wartawan HR(TR).