Rasmali mengharapkan camat dapat berembuk menentukan tapal batas

Rasmali mengharapkan camat dapat berembuk menentukan tapal batas

BAGANSIAPIAPI,KABARAWIROHIL-

Panitia khusus I DPRD Rokan Hilir melegislasi ranperda menjadi Perda khusus tentang pemekaran wilayah dengan batas-batas secara global. Demikian diungkap Rasmali,SH selaku sekretaris Pansus I DPRD Rohil ketika ditemui Andi Tim KABARAWIROHIL di ruang kerjanya di gedung wakil rakyat jalan Merdeka Bagansiapiapi, Selasa (13/12).

Dikatakan Rasmali pansus I membicarakan tentang tapal batas di Kecamatan  Bangko seperti kepenghuluan Baganpunak – kepenghuluan Meranti - kepenghuluan Bagan Punak Pesisir. Sedangkan  di Kecamatan  Sinaboi yakni di desa Ujung Sembur dan di  Kecamatan Pekaitan di Desa Kubu I, kepenghuluan Karya Mulyo Sari – kepenghuluan Rokan Baru Pesisir – kepenghuluan Teluk Bano I.

 "Dalam waktu dekat akan kita selesaikan perdanya. Diusahakan akhir tahun ini kelar,"tutur Rasmali,SH.

Disebut Rasmali  menuntaskan tapal batas secara administrasi didalam perda secara batas global karena Hal ini sewilayah Kabupaten Rokan Hilir. Harapannya tapal batas wilayah dituntaskan diantara camat masing-masing dengan secepatnya. Kepada camat yang desa wilayahnya dimekarkan diharapkan melakukan musyawarah tentang tapal batas mereka.

"Diharapkan camat masing-masing berembuk untuk menentukan tapal batas tersebut,"pungkas Rasmali,SH. (andi krc, TIM AWI Rohil)

Masalah lahan, Utusan masyarakat manggala 25 beserta Plh Datuk Penghulu datangi DPRD Rohil

Masalah lahan, Utusan masyarakat manggala 25 beserta Plh Datuk Penghulu datangi DPRD Rohil

BAGANSIAPIAPI,KABARAWIROHIL

Sepuluh orang masyarakat Manggala 25 kepenghuluan manggala sakti kecamatan tanah putih sedinginan beserta Plh datuk penghulu Mustaruddin mendatangi kantor wakil rakyat Rokan Hilir jalan Merdeka bagansiapiapi Rabu (14/12). Selanjutnya mereka diterima oleh dua orang anggota DPRD Rohil Dedi Humadi dan H.M.Bachid Madjid dari Komisi I. Dalam ruang komisi I DPRD Rohil di lantai II mereka meminta kepada anggota DPRD Rohil dapat menyelesaikan permasalahan mereka. 

Pada saat preamble pertemuan itu anggota DPRD Rohil meminta kepada jurubicara dari masyarakat untuk menceritakan permasalahannya. Salah satu masyarakat La Khaidir menjelaskan bahwa lahan mereka yang sudah ditanami sawit berumur berkisar setahun hingga dua tahun ditebang oleh sekelompok orang.

"Lahan ini sudah ditanam kemudian di concang oleh pihak lain. Kemudian kami melaporkan ke aparat desa yang di tujukan ke bupati. Selanjutnya dengan arahan kami mengadukan ke DPRD ini,"terang La Khaidir  salah satu masyarakat tersebut.

Diceritakan kronologisnya bahwa mereka menanam di lahan yang belum difungsikan. Dalam paparannya  menegaskan, setelah dilarang untuk ditanam namun dalam jangka waktu  beberapa tahun lahan dibiarkan  begitu saja dan tidak ditanami kemudian masyarakat berinisiatif menanam sawit pada lahan itu.  Namun dikatakannya, setelah ditanami sawit  dan telah berumur setahun hingga dua tahun kemudian di concang oleh sekelompok orang.

“Maunya kami lahan yang sudah ditanami sawit dibiarkan untuk masyarakat yang menanam kemudian lahan lain yang masih ada terbengkalai untuk kelompok tani,”pungkasnya.

Dikatakannya masyarakat yang menanam sawit sebanyak 131  KK dengan kurang lebih lahannya mencapai 262 hektar.

"Semua lahan dari 131 KK itu sudah ditanami sawit.  Ada yang berumur dua tahun, ada juga yang setahun,"sambungnya.

Disebut oleh masyarakat yang mendatangi DPRD Rohil itu bahwa dahulunya terbentuk kelompok tani  yang sudah ada sejak  tahun 1996 dengan membayar dua ratus ribu rupiah per KK per anggota namun hingga sekarang disebutnya, lahannya tidak ditanami. Disebutnya kelompok tani itu Ir Kudri Yuned sebagai sekretarisnya sedangkan ketua dan bendahara kelompok tani itu sudah meninggal. Kelompok tani itu tidak mengolah lahan yang ada kemudian oleh masyarakat di tanami sawit.

Sementara itu,  anggota DPRD Rohil H.M Bachid Madjid menegaskan akan  terjun kelapangan untuk melihat kondisi riil dan memecahkan permasalahannya.  Diharapkannya kepada masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis dalam hal ini.

"Kami tetap menerima aspirasi masyarakat ini dan untuk selanjutnya melihat lokasi dan kondisi riil kemudian memanggil pihak yang bersiteru. Percayalah sebagai wakil rakyat kami akan menyelesaikannya sesuai dengan koridor yang berlaku,"pungkas H.M Bachid Madjid. (andi krc, Tim AWI Rohil)

Anggota DPRD Rohil jangan hanya bisa berkoar-koar, anggota DPRD harus pro aktif dan pro rakyat

Anggota DPRD Rohil jangan hanya bisa berkoar-koar, anggota DPRD harus pro aktif dan pro rakyat

BAGANSIAPIAPI,KABARAWIROHIL-Diharapkan selaku anggota DPRD Rohil yang merupakan wakil rakyat di pilih oleh rakyat daerah pemilihannya dapat selalu mengawasi para kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaannya. Karena anggota DPRD sebagai legislative diharapkan pro aktif dalam pengawasan roda pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir. Demikian di katakan ketua Askar Melayu Riau Rokan Hilir (Rohil), Abdul Rahmad Yanie ketika ditemui KABARROHILdi kediamannya jalan Bahagia Bagansiapiapi, Rabu (14/12).

"Oknum anggota DPRD Rokan Hilir  jangan ngomong doang. Kalau ternyata proyek pembangunan ada yang  tidak selesai maunya anggota DPRD membuat suatu tim pansus agar bisa menindak tegas oknum kontraktor yang tidak menyelesaikan proyek menggunakan dana APBD tersebut,"tutur Abdul Rahman Yanie.

Disebutnya sebagai anggota legislatif seharusnya bertindak cepat untuk mengawasi pelaksanan proyek pembangunan yang sedang berjalan.  Karena jika proyek pembangunan itu tidak dikerjakan dengan baik bahkan tidak dikerjakan sama sekali secara langsung bisa menghambat jalannya roda perkembangan pembangunan daerah Rokan Hilir. Dikatakannya sebagai anggota DPRD wajib tahu pembangunan di daerah pemilihannya. Selain itu, anggota DPRD juga harus memantau PNS yang bermain proyek . Disebutnya,  PNS selaku pelayan masyarakat harus bekerja lebih efektif. Ditambahkannya jika PNS bermain  proyek maka bekerja tidak bisa maksimal dalam melayani masyarakat.

"Jangan hanya berkoar-koar di depan meja saja ataupun di media massa sementara tidak terjun kelapangan. Anggota DPRD harus pro aktif dan pro rakyat,"cetusnya. (andi krc, Tim AWI Rohil)

Masalah tapal batas wilayah Teluk Bano, Anggota DPRD Rohil Terjun Melihat Kondisi Riil di lapangan

Masalah tapal batas wilayah Teluk Bano, Anggota DPRD Rohil Terjun Melihat Kondisi Riil di lapangan

TELUK BANO, KABARAWIROHIL-Masyarakat Teluk bano I merasa tanah warisan mereka di caplok oleh masyarakat lain akhirnya mereka mengadukan kepada DPRD Rokan Hilir. Permasalahan ini hanya karena belum pastinya administrasi tapal batas wilayah kepenghuluan mereka.  Oleh sebab itu dilakukan peninjauan langsung ke lapangan ke blok A antara SK 5 dan SK 6. Anggota DPRD Rokan Hilir langsung ditugaskan untuk meninjau kondisi riil di lapangan, Sabtu (10/12) akhir pekan kemaren. Dalam peninjauan dilapangan anggota DPRD Rohil ini bersama penghulu Teluk bano I Norman, penghulu Karya Mulya Sari Mispan, penghulu Rokan Baru pesisir Julianto dan sejumlah masyarakat Teluk bano I.

Menjawab KABARAWIROHIL,Husein (80) salah satu warga Teluk Bano I menegaskan bahwa tanah yang ada makam nenek moyang mereka yang sekarang diduga termasuk ke wilayah Kepenghuluan Karya Mulya Sari diklemnya adalah milik masyarakat teluk bano I  . Hal ini ditegaskannya dengan menunjukkan bukti-bukti berupa foto disebutnya pada tahun 2002 lampau. Dijelaskannya kemudian pertanda lahan milik warisan masyarakat mereka dengan adanya makam Lobai Samingun yang masih ada terletak ditengah-tengah kebun sawit. Tanah diklem milik mereka tersebut sekira 3 juta meter persegi hal ini dijelaskannya dengan menunjukkan copy surat tanah tersebut.

Sementara itu salah satu perangkat desa kepenghuluan Rokan Baru membenarkan adanya makam tersebut. Makam tersebut disebutnya sudah dirawat oleh nya dengan memasangkan seng pelindung di seputaran satu makam  ditengah kebun sawit itu.

"Tahun 2005 memperbaiki kuburan itu. Kuburan itu memang ada,"Kaur Pemerintahan kepenghuluan Rokan baru Pesisir,Suyatno menerangkan.

Pada waktu yang sama, Penghulu Karya Mulya Sari Mispan menginginkan penentuan masyarakat transmigrasi berasal dari induk menjadi batas wilayah ditentukan.

"Kami ingin tapal batas wilayah ditentukan berdasarkan dari peta tata air transmigrasi dari KUPT terdahulu pak widodo,"ujarnya.

Sedangkan penghulu  Teluk Bano I, Norman menginginkan masalah batas ditentukan terlebih dahullu barulah masalah lahan dan tanah warisan. Karena Dia menyebut dulunya wilayah tersebut merupakan wilayah Teluk Bano I.

“Waktu itu saya belum menjabat penghulu lagi,"ujar penghulu Norman sambil memperlihatkan peta wilayah pemetaan transmigrasi berikut nomor pasel lahan itu kepada KABARAWIROHIL.

Sedangkan penghulu Rokan Baru Pesisir, Julianto menyerahkan permasalahan ini  kembali kekepenghuluan  induk. Dikatakannya batas wilayah tersebut mengacu kepada kepenghuluan Rokan Baru karena Rokan Baru Pesisir merupakan pemekaran dari kepenghuluan Rokan Baru.

Anggota DPRD Rokan Hilir, Rasmali,SH setelah meninjau langsung kelapangan melihat kondisi tersebut mengatakan kepada KABARAWIROHIL bahwa permasalahan tapal batas ini akan memanggil semua pihak yang bersangkutan. Karena menurutnya saling mengklem wilayah tersebut harus diselesaikan secara administrasi yang jelas sehingga tapal batas dengan pemetaan riil yang ada membuat tapal batas tersebut jelas dimengerti oleh masyarakat.

Rasmali menegaskan dalam waktu dekat akan memanggil ketiga penghulu itu juga pihak eksekutif yakni pemerintah daerah bidang tata wilayah untuk merumuskan batas wilayah dengan disaksi oleh widodo, KUPT terdahulu. Hal ini untuk menertibkan administrasi wilayah.

“Kita akan memanggil semua pihak untuk dapat diselesaikan secara administrasi pemetaan riil di lapangan tentang tapal batas wilayah tersebut,”pungkasnya.(andi Tim AWI Rohil)

Sidang paripurna DPRD Rohil, Tujuh Ranperda disahkan menjadi Perda

Sidang paripurna DPRD Rohil, Tujuh Ranperda disahkan menjadi Perda

BAGANSIAPIAPI,KABARAWIROHIL-Rapat/sidang paripurna penyampaian panitia khusus (Pansus) terhadap tujuh ranperda sekaligus mengambil keputusan menjadi perda diikuti oleh sebanyak 29 orang anggota legislative Rokan Hilir (aleg Rohil). Rapat/sidang paripurna tersebut telah memenuhi forum dari 40 jumlah aleg Rohil. Sidang dibuka langsung oleh ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan pada jam menunjukkan Pukul 15.00 wib dan disebutnya sidang ini terbuka untuk umum. Hadir saat itu wabup H.Suyatno, asisten pemkab Rohil, Plt Sekdakab Rohil, forum muspida plus dan sejumlah kepala dinas di lingkungan pemdakab Rohil. Sidang tersebut berlangsung di ruang siding utama gedung DPRD Rohil jalan Merdeka Bagansiapiapi, Senin (12/12).

Dikatakan oleh Nasrudin Hasan bahwa sebelumnya Bupati Rokan Hilir telah memberikan rancangan peraturan daerah (Ranperda) sebanyak 26 rancangan peraturan daerah. Disebutnya dan telah melalui proses pembahasan  sejak diserahkan ranperda tersebut dengan membentuk panitia khusus (Pansus) pembahasan.

Diterangkannya, sebelumnya diajukan 26 ranperda yang kemudian bertambah 10 ranperda lagi sehingga menjadi 36 ranperda. Dikatakannya dua ranperda diantaranya sudah disahkan kemudian pada bulan Juni telah selesai 21 ranperda. Sedangkan saat ini sebanyak 7 ranperda disampaikan laporannya oleh pansus.

“Pada hari ini pansus A dua ranperda dan pansus B lima ranperda,”tutur Nasrudin Hasan.

Dikatakan ketua DPRD Rohil ini bahwa  penyampaian laporan pansus A dijurubicarai oleh Hj Rosmanita dan penyampaian laporan pansus B dijurubicarai oleh Amansyah.

Dalam penyampaiannya juru bicara pansus A, Hj Rosmanita mengatakan hanya dua ranperda yakni ranperda retribusi pengendalian  menara telekomunikasi dan ranperda pemeriksa alat pemadam kebakaran yang dilaporkan setelah melalui tahapan pembahasan dalam sidang paripurna ini.  Sedangkan dua ranperda lagi, disebutnya masih memerlukan kajian.

Dijelaskannya,  dari 8 ranperda sudah empat ranperda disahkan menjadi perda. Selanjutnya  Dia mengatakan empat Ranperda yang belum dibahas yakni ranperda tentang retribusi pelayanan kesehatan, ranperda tentang  jasa perijinan lingkungan hidup, ranperda tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan ranperda tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Kemudian itu, lanjutnya menegaskan dari keempat ranperda tersebut dua ranperda saat ini di laporkan setelah melalui pembahasan.

"Dua ranperda belum dilaporkan karena perlu kajian,"sebutnya.

Dijelaskannya ranperda pelayanan kesehatan belum dapat dirumuskan karena yang diajukan hanya retribusi di rumah sakit umum saja sedangkan puskesmas, klinik dan lainnya belum dicantumkan. Oleh sebab itu, disebut Hj Rosmanita pajak daerah dan retribusi daerah selain rumah sakit harus dirumuskan oleh pemerintah daerah Rokan Hilir yang kemudian perlu kajian-kajian kembali.

Diterangkannya, pansus berpendapat regulasi rumah sakit dipisahkan dengan regulasi puskesmas. Hal ini disebabkan pendapatan rumah sakit dipergunakan langsung untuk rumah sakit. Sementara puskesmas dan sejenisnya merupakan pendapatan pemda dan disetor ke daerah.

“Oleh sebab itu pada saat ini hanya dua ranperda yang dilaporkan setelah melalui pembahasan,”ujarnya.

Dikatakannaya raperda menara bersama retribusi tera ulang yang merupakan retribusi baru yang belum diatur dalam UU sebelumnya. Disebutnya titik fokus retribusi menara ini adanya pengendalian uang dengan aspek pengendalian lingkungan umum dengan penggunaan jasa sebagai pengendalian berdasarkan frekwensi yang dipergunakan serta potensi gangguan.

Sedangkan tentang ranperda pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah hal yang baru karena tidak ada pencabutan ranperda sebelumnya.

Dijelaskan oleh Hj Rosmanita bahwa pendapat dari lima fraksi di DPRD Rohil pada dasarnya sepakat ranperda  menjadi perda.  Namun dilanjutkannya dengan beberapa saran yakni fraksi golkar plus  mengharapkam pemda melakukan penyuluhan sebelumnya. Sedangkan fraksi PDI-P mengharapkan terhadap menara perlu dilakukan KIR dengan melihat aspek lingkungan, keselamatan dan tata ruang wilayah yang bermanfaat dan tertata rapi.

Sementara itu Fraksi Partai Demokrat mengharapkan agar meng-inventarisasi menara yang ada di Rohil. Sedangkan fraksi Kebangkitan Nasional Sejahtera (fraksi KNS) lebih menyorot SKPD dalam memungut rettrisbusi agar jangan terjadi tindakan penyelewengan. Fraksi Bintang Kebangsaan menyatakan perda baru sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada objek retribusi. Dalam penyampaian laporan Pansius A diketuai oleh  M. Kazim dan Sekretaris Jufrizal.

Selanjutnya pansus B dijurubicarai oleh Amansyah mengatakan dalam laporannya, 5 ranperda yg dilaporkan saat sidang paripurna kali ini. Disebut amansyah bahwa pada tgl 28 juni lalu pansus B menyampaikan laporan hasil pembahasan dua ranperda dari delapan ranperda yang ditugaskan pembahasannya. Kedua hasil pembahasan ranperda yang telah dilaporkan tersebut yakni  Ranperda tentang retribusi ijin mendirikan bangunan dan  ranperda tentang penyidik PNS.

sementara enam ranperda yang belum dilaporkan hasil pembahasannya adalah, 1 ranperda tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang, 2 ranperda tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, 3 ranperda tentang retribusi ijin usaha kepariwisataan, 4 ranperda tentang retribusi pelayanan kepelabuhan, 5 ranperda tentang retribusi rekreasi dan olahraga. Dan 6 ranperda tentang retribusi ijin usaha perikanan.

Lanjutnya mengatakan dari enam ranperda tersebut ada satu ranperda yang belum dibahas oleh pansus B. Dijelaskannya oleh karena  oleh UU nomor 28 /2009 pembentukannya menunggu peraturan perundangan tentang retribusi rekreasi dan olahraga.

Sedangkan pendapat lima fraksi di DPRD Rohil  menerima ranperda tersebut menjadi perda namun dengan saran. Fraksi  Golkar plus menegaskan harus ada keseimbangan dalam pelayanan. Fraksi PDI-P menegaskan untuk meningkatkan PAD perlu dengan upaya kerja keras. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat menegaskan agar aset milik daerah  dipergunakan sepenuhnya untuk daerah. Fraksi kebangkitan nasional Sejahtera mengharapkan pemdakab setelah ranperda disahkan menjadi perda agar segera mengajukan UPTD Metereologi. Sedangkan fraksi Bintang kebangsaan mengharapkan segera disosialisasikan perda tersebut hingga kepelosok desa. Disebutnya pansus B diketuai oleh Amansyah dan sekretaris Darmalis.

Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan berterima kasih terhadap persetujuan 7 (tujuh) ranperda menjadi Perda. Sementara itu dalam sambutannya wabup H.Suyatno menyampaikan dalam sidang paripurna ini, Insya Allah dalam waktu dekat tentang pembentukan UPTD akan disampaikan ke Bupati Rohil, H.Annas Maamun. Diungkapkannya pemkab akan membenahi acuan ranperda yang membahas seluruh pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Perlu kita bahas tentang seluruh pelayanan kesehatan,"ujarnya.

Sedangkan untuk menara sebelumnya kurang diperhatikan terhadap aspek lingkungan, keamanan masyarakat tetapi dengan perda ini kita harus jeli lagi dalam aspek keamanan lingkungan. Dikatakan wabup H.Suyatno sangat bersyukur sudah mendapat persetujuan atau hasil final ranperda menjadi perda. Oleh sebab itu Ia mengucapkan terima kasih kepada legislative yang telah memberikan perhatiannya.   Akhirnya sidang ditutup jam 16.20 wib  oleh ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan.

“Akhirnya sidang ditutup,’pungkasnya. (andi Tim AWI Rohil)

Amansyah harap pemkab getol sosialisasikan perda ke masyarakat

Amansyah harap pemkab getol sosialisasikan perda ke masyarakat

BAGANSIAPIAPI,KABARAWIROHIL-Setelah ranperda disetujui menjadi peraturan daerah (Perda) maka diharapkan pemdakab Rohil getol untuk mensosialisasikannya di masyarakat. Karena peraturan daerah tentang retribusi tidak akan dimengerti oleh masyarakat jika tidak dijelaskan. Untuk itu mulai saat ini pemkab harus segera terjun ke masyarakat untuk mensosialisasikannya hingga ke pelosok desa di wilayah kabupaten Rokan Hilir. Demikian ditegaskan oleh Amansyah ketika ditemui KABARAWIROHIL di ruang kerjanya seusai mengikuti sidang paripurna di gedung wakil rakyat jalan Merdeka Bagansiapiapi, Senin (12/12).

“Jika perda ini tidak disosialisasikan ke masyarakat tidak ada gunanya oleh sebab itu sebelum ditetapkan ke lembaran daerah harus disosialisasikan terlebih dahulu,”ujarnya.

Dikatakan Amansyah Pemdakab perlu menuangkan isi perda ini ke khalayak umum dengan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Begitu juga perda tentang tera ulang, disebutnya masyarakat selama ini belum mengerti timbangan yang pantas dan literan yang resmi. Selain itu diharapkannya juga kepada pemkab untuk segera membentuk UPTD dengan segera.

“Disosialisasikan saja masyarakat belum mengerti dan belum faham, apalagi jika tidak disosialisasikan,”tandasnya. (andi Tim AWI Rohil)

Diusulkan bak penampungan air pada anggaran tahun depan

Diusulkan bak penampungan air pada anggaran tahun depan

BAGANSIAPIAPI,KABARAWIROHIL-Kedepan bak penampung air diusulkan untuk memenuhi kebutuhan air di masyarakat. Selain untuk mengatasi kebutuhan air dalam penanggulangan kebakaran juga untuk kebutuhan air di masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh anggota DPRD Rohil, Rasmali,SH ketika ditemui KABARAWIROHILdi ruang kerjanya di gedung wakil rakyat Rokan Hilir (Rohil) jalan Merdeka Bagansiapiapi, Senin (12/12).

"Kedepan kita usulkan di setiap kelurahan di ibukota Kabupaten ada bak penampungan air,"ujar Rasmali,SH.

Dikatakan Rasmali bahwa bak penampungan air itu juga diusulkan untuk ditempatkan dilokasi Sinaboi, Panipahan dan Kubu. Hal itu karena daerah tersebut belum bisa terjangkau dengan cepat oleh mobil pemadam kebakaran.

Dia menegaskan bak penampungan air itu minimal berkapasitas 20 ton meter kubik air. Karena air itu selain bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya juga sekaligus dapat dimanfaatkan untuk pemadam kebakaran. Disebutnya juga, dilokasi tersebut juga diusulkan sumur bor untuk memenuhi bak penampungan air.

"Tentunya bak penampungan itu dilengkapi dengan pompa airnya. Anggaran kedepan akan kita usulkan,"tandasnya. (andi Tim AWI Rohil)

Suasana gembira membahana, malam keakraban pemkab Rohil dengan taruna

Suasana gembira membahana, malam keakraban pemkab Rohil dengan taruna

BAGANSIAPIAPI,KABAR AWI ROHIL-Malam keakraban antara pemerintah kabupaten Rokan Hilir dengan taruna latsitarda nusantara XXXII/2011 di gelar di gedung serbaguna jalan utama Bagansiapiapi, Rabu malam (7/12). Hadir saat itu wabup H.Suyatno, wakil ketua DPRD Rohil M.Ridwan, danyon Latsitarda AKBP Rifki, ketua pengadilan negeri Rohil, mewakili kejari Rohil Ristopo,SH, Kapolres Rohil AKBP Auliansyah Lubis,Sik,MH, para asisten, sejumlah kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan pemdakab Rohil  dan para taruna latsitarda nusantara. Iringi lagu dan latunan suara para taruna membahana dimalamkeakraban itu. Bahkan wabup h.Suyatno, kapolres rohil dan danyon ikut menyumbangkan sebuah lagu kepada para Taruna latsitarda.

Kegiatan Latsitarda Nusantara ini merupakan kegiatan tahunan dari tiga angkatan dan polri. Pada tahun lalu maret di Kalimantan, sedangkan tahun ini di Riau tahun depan di NTB. Demiian dikatakan Danyon Latsitarda Nusantara XXXII AKBP Rifki pada saat acara malam keakraban antara pemdakab Rohil dengan taruna Latsitarda Nusantara yang di gelar di gedung serbaguna jalan Utama bagansiapiapi, Rabu malam (7/12).

“Tujuan kegiatan ini selain mempercepat pembangunan daerah juga sebagai upaya integrasi antara taruna,”tuturnya.

Dia juga menegaskan dalam kegiatan ini merupakan kemanunggalan TNI/ Polri dengan masyarakat. Dikatakan danyon latsitarda ini bahwa Peserta di Rohil sebanyak 340 antara lain diantaranya taruna, mahasiswa dan pembimbing.

Disebutnya, selama sebulan melakukan kegiatan di daerah Rokan Hilir tidak ada permasalahan yang menonjol di Rohil.  Hal ini dikatakannya cukup kondusif. Dijelaskannya bahwa mereka berada disini untuk melaksanakan kegiatan sasaran fisik dan non fisik.

“Pada saat sejak kami datang hingga tadi sore sebagian besar kegiatan sudah diselesaikan bahkan seratus persen.  Walaupun kendala medan, bahan dan cuaca namun bisa diselesaikan hingga sore tadi sesuai rencana,”ujarnya.

Sedangkan untuk kegiatan non fisik telah melaksanakan teknologi tepat guna bersama  ibu-ibu PKK kecamatan yakni kegiatan membuat abon ikan dan selai nenas. Selain itu dikatakannya juga dibarengi kegiatan promosi akademi kepada siswa agar ikut juga mengikuti kakak taruna yang sedang melakukan latsitarda ini.

“Juga melaksanakan penyuluhan masalah kantibmas, narkoba, hiv/aids, dan penyuluhan lainnya,”ujarnnya..

 Dikatakannya apa yang diberikan taruna kecil artinya dari harapan pejuang kemerdekaan. Namun demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Dirinya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu terutama pemerintah daerah. Kemudian atas nama peserta Danyon ini mengatakan sebagai manusia biasa mohon dimaafkan jika perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja.

“Kami mohon doa restu karena pada tanggal 9 kami ke Dumai dan tanggal 13 kami ke jawa ke kesatuannya masing-masing,”pungkasnya.

Sedangkan wabup H. Suyatno menegaskan  bahwa dirinya menyadari di daerah Rokan Hilir  terdapat kendala medan yang ditempuh yakni sinaboi. Namun itulah daerah yang sangat parah yang perlu untuk dibangun oleh pemerintah. Tetapi  dalam kondisi hal seperti ini tidak menyurutkan Taruna dalam program lasitarda.

“Alhamdulillah kegiatan fisik sudah ada yang selesai seratus persen. Selama ini banyak program kegiatan yang belum dibangun terutama didaerah masih terisolir yakni Sinaboi. Namun dengan adanya kegiatan lasitarda ini dapat mempercepat pembangunan daerah Rokan hilir,”tuturnya.

Dikatakan wabup dirinya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan peserta lasitarda. Memang disebut wabup kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak ada manusia yang tdk luput dari kesalahan. Dikatakan wabup dirinya juga mohon maaf atas pertemuan yang mungkin tidak disengaja karena ridak mengenal para peserta maupun pembimbing akibat bertemu tidak memakai seragam.

Wabup H.Suyatno juga menegaskan tidak tertutup kemungkinan taruna yang mengikuti Latsitarda ini sewaktu-waktu akan bertugas dan ditempatkan di Rohil.  Ataupun  mungkin di provinsi Riau. Wabup H.Suyatno mengucapkan selamat jalan kepada para Taruna Latsitarda Nusantara XXXII/2011 sehingga selamat sampai di campus tarunanya masing+masing.

“Kita doakan selamat sampai ditujuan dengan keadaan selamat dan sehat wal a fiat,”pungkasnya. (Andi Tim Awi Rohil)

Jumat 9 Desember Diresmikan Tugu Pertanda Kegiatan Latsitarda Nusantara XXXII/2011 Yontarlat Nusantara 4 di Rimba Melintang

Jumat 9 Desember Diresmikan Tugu Pertanda Kegiatan Latsitarda Nusantara XXXII/2011 Yontarlat Nusantara 4 di Rimba Melintang

BAGANSIAPIAPI,KABAR AWI ROHIL-Hari ini kita melakukan penutupan kegiatan Latsitarda Nusantara XXXII/2011 yontarlat Nusantara 4. Besok (jumat 9/12,red) meresmikan tugu pertanda kegiatan Latsitarda Nusantara XXXII/2011 yontarlat Nusantara 4 di daerah Rokan Hilir.  Tugu tersebut berada di  Rimba Melintang. Demikian dikatakan wabup H.Suyatno ketika ditemui TIM KABAR AWI ROHIL di halaman kantor bupati Rokan Hilir jalan Merdeka Bagansiapiapi, Kamis (8/12).

“Hari ini masyarakat  dipersembahkan atraksi Drum Band akademi TNI/Polri. Diharapkan dengan tampilnya Drum Band ini dapat memotivasi anak muda didaerah Rokan Hilir berkeinginan untuk masuk akademi TNI/Polri,”ujarnya.

Dikatakannya Drum Band para taruna akademi TNI/Polri adalah terbaik.  Mereka sudah terampil dan masih jauh tertinggal dari daerah Rohil. Untuk itu, disebutnya dengan penampilan ini juga dapat  sebagai pendorong  groub Drum Band Rohil sebagai motivasi perkembangan Drum Band mereka.

“Saya harapkan Drum Band yang ada di daerah Rohil bias tampil seperti itu,”tandasnya.

Sementara itu ditempat terpisah dikerumunan penonton kepada KABAR AWI ROHIL,  Alpi (15) siswa smp swasta di bagansiapiapi menegaskan berkeinginan untuk masuk ke akademi TNI/Polri setelah melihat penampilan Drum band dan taruna kirab kota tadi. Dia mengatakan setelah tamat SMA nanti dirinya ingin mendaftar di akademi TNI/Polri tersebut.

“Setamat SMA nanti saya ingin mendaftar di akademi TNI/Polri,”pungkasnya.  (andi AWI ROHIL)

KABAR AWI ROHIL